IPR: Isu Pergantian Wapres Tak Boleh Tutupi Kasus Penyadapan

Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan meminta publik dan pemerintah tidak teralihkan oleh isu pengunduran diri dan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menilai ada persoalan yang lebih serius, yaitu dugaan makar, penyadapan ilegal, dan berbagai manuver yang menyeret nama LSP serta pihak lain.

Iwan mengakui pergantian wakil presiden membawa konsekuensi politik dan konstitusional yang besar. Namun, menurut dia, isu tersebut tidak boleh menjadi ruang pengalihan dari dugaan pelanggaran hukum yang menyangkut keamanan negara, keselamatan Presiden, dan stabilitas pemerintahan.

"Pergantian Wakil Presiden adalah persoalan politik dan konstitusional yang bisa dibahas melalui mekanisme ketatanegaraan. Tetapi dugaan makar dan penyadapan ilegal merupakan persoalan serius yang menyangkut keamanan negara. Jangan sampai publik terlalu disibukkan dengan bursa calon pengganti Wapres, sementara kasus LSP dan dugaan keterlibatan pihak-pihak lain justru kehilangan perhatian," ujar Iwan, Sabtu (14/11).

Iwan menyebut, jika dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto benar terjadi dan dilakukan secara ilegal, perkara itu tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran privasi biasa. Ia melihat adanya dimensi keamanan nasional, perlindungan kepala negara, serta potensi ancaman terhadap kewibawaan dan stabilitas pemerintahan.

Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum bekerja secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih. Setiap pihak yang diduga terlibat harus diperiksa berdasarkan bukti dan proses hukum. Menurutnya, tidak boleh ada yang kebal hukum, tetapi tidak boleh pula ada yang dikorbankan tanpa pembuktian.

"Negara tidak boleh kalah oleh praktik-praktik ilegal yang berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan. Kalau memang ada dugaan makar, harus diusut secara serius. Kalau ada penyadapan ilegal, harus dibongkar siapa pelakunya, siapa yang memerintahkan, apa motifnya, dan untuk kepentingan siapa," tegasnya.

Iwan juga meminta penanganan perkara tidak berhenti pada pelaku lapangan. Aparat diminta menelusuri kemungkinan aktor intelektual, jaringan, aliran kepentingan, hingga motif politik di baliknya. Ia menekankan, kesimpulan harus bertumpu pada alat bukti dan proses hukum, bukan spekulasi politik.

Kepada Presiden Prabowo, Iwan berharap pemerintah tetap fokus pada agenda besar dan tidak menghabiskan energi untuk merespons kegaduhan politik elite. Menurutnya, pergantian Wapres dapat diproses sesuai konstitusi, sedangkan dugaan makar dan penyadapan ilegal harus mendapat perhatian serius karena menyangkut keselamatan negara dan kepala pemerintahan.

Iwan menegaskan demokrasi tidak boleh dijadikan pembenaran bagi tindakan melawan hukum. Kritik terhadap pemerintah, kata dia, merupakan bagian penting demokrasi, tetapi tindakan ilegal yang mengancam keamanan negara harus diproses secara hukum. Masyarakat, ujarnya, membutuhkan kejelasan dan kepastian hukum, bukan sekadar perang narasi dan spekulasi soal calon Wakil Presiden berikutnya.

"Jangan sampai kita sibuk membicarakan siapa pengganti Gibran, tetapi lupa mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab atas dugaan penyadapan ilegal dan apa sebenarnya yang terjadi dalam kasus LSP. Jangan sampai isu pergantian Wapres menjadi tirai yang menutupi persoalan yang lebih besar," pungkas Iwan.

**