LKPHI Soroti Stabilitas Pemerintahan, Sufmi Dasco Dinilai Cocok Jadi Wapres

Nov 15, 2026 - 13:36
0
LKPHI Soroti Stabilitas Pemerintahan, Sufmi Dasco Dinilai Cocok Jadi Wapres
Sufmi Dasco Ahmad Wakil Ketua DPR. (Kompas)

Jakarta - Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Kajian dan Peduli Hukum Indonesia (DPN LKPHI) menyampaikan aspirasi agar Prof. Sufmi Dasco Ahmad dipertimbangkan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dukungan itu disebut sebagai bentuk perhatian terhadap keberlangsungan pemerintahan, stabilitas nasional, dan penguatan tata kelola negara.

Direktur Eksekutif DPN LKPHI, Ismail Marasabessy, menilai Dasco memiliki sejumlah kriteria dan kapabilitas yang patut dipertimbangkan untuk mendampingi Presiden dalam menjalankan pemerintahan.

Menurut Ismail, jabatan wakil presiden bukan sekadar posisi pendamping kepala negara. Jabatan itu merupakan amanah konstitusional yang memerlukan figur dengan kapasitas kepemimpinan, integritas, pengalaman, kematangan politik, serta pemahaman yang baik terhadap sistem ketatanegaraan dan penyelenggaraan pemerintahan.

"Menurut pandangan kami, Prof. Sufmi Dasco Ahmad merupakan salah satu figur yang patut dipertimbangkan untuk mengemban amanah sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Beliau memiliki pengalaman dalam dinamika politik nasional serta pemahaman terhadap proses legislasi dan penyelenggaraan kehidupan bernegara," ujar Ismail, Minggu (15/11).

Ia menjelaskan, perkembangan ketatanegaraan nasional, termasuk pengisian jabatan wakil presiden apabila terjadi kekosongan, perlu disikapi secara cermat, konstitusional, dan dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

DPN LKPHI berpandangan proses pengisian jabatan wakil presiden harus tetap berpedoman pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Hal itu dinilai penting untuk menjamin keberlanjutan pemerintahan serta menjaga stabilitas politik dan ketatanegaraan.

Ismail menyebut aspirasi tersebut merupakan bagian dari kontribusi masyarakat sipil dalam memberikan pandangan tentang arah kepemimpinan nasional. Sebagai lembaga yang memberi perhatian pada kajian hukum, penegakan hukum, demokrasi, dan tata kelola pemerintahan, DPN LKPHI merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan pandangan konstruktif.

Lembaga itu juga menekankan pentingnya menjaga suasana politik yang kondusif, mengedepankan dialog kebangsaan, dan menghormati seluruh mekanisme konstitusional dalam pengisian jabatan kenegaraan.

DPN LKPHI berharap kepemimpinan nasional ke depan ditopang figur yang berpengalaman, berintegritas, berkomitmen pada konstitusi, dan berdedikasi bagi bangsa. Setiap aspirasi yang disampaikan, menurut mereka, merupakan wujud partisipasi masyarakat sipil dalam demokrasi dan harus berada dalam koridor hukum serta konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Kami berharap aspirasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Bapak Presiden Republik Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan. Pada prinsipnya, kepentingan bangsa dan negara harus menjadi prioritas utama dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan," tutupnya.

Bagaimana Reaksi Anda?

Suka Suka 0
Tidak Suka Tidak Suka 0
Cinta Cinta 0
Lucu Lucu 0
Wow Wow 0
Sedih Sedih 0
Marah Marah 0