Pemda Konsel Didesak Evaluasi Proyek Jalan Rp1,42 Miliar di Sabulakoa
Sulawesi Tenggara - Pelaksanaan proyek perkerasan jalan ruas Asaria–Laikandonga di Kecamatan Sabulakoa, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), menuai sorotan tajam. Proyek yang bersumber dari APBD Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2026 senilai Rp1.424.916.000,00 tersebut dinilai dikerjakan secara asal-asalan dan berpotensi memicu bencana tanah longsor yang membahayakan keselamatan warga.
Berdasarkan pantauan dan dokumentasi di lokasi pekerjaan, proyek di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Konawe Selatan itu dikerjakan oleh kontraktor pelaksana CV. Tata Buana Perkasa dengan konsultan pengawas CV. Tangga Bante Konsultan, berdasarkan nomor kontrak 602/06/KONTRAK/JLN/DPUTR-BM/IX/2026. Ujar Koordinator II KPH Sultra, Indra Dapa. Senin (16/11
Sejumlah kejanggalan teknis ditemukan di lapangan. Pemotongan tebing tanah merah (cut and fill) di sisi jalan dilakukan dengan kemiringan hampir tegak lurus tanpa disertai pembangunan dinding penahan tanah (talud) maupun bronjong. Di tengah intensitas hujan, kondisi tebing yang terjal tersebut sangat rawan runtuh sewaktu-waktu dan menimbun badan jalan yang menjadi akses utama masyarakat. Jelas Indra
Lebih lanjut, Indra menjelaskan bahwa, selain ancaman longsor pada tebing, proyek yang memiliki masa pelaksanaan 112 hari kalender (10 September hingga 30 Desember 2026) ini juga tidak dilengkapi sistem drainase atau saluran pembuangan air di sisi jalan. Akibatnya, limpasan air hujan langsung menggerus bahu jalan dan lereng timbunan hingga membentuk alur-alur erosi yang dalam.
Kualitas penyiapan dan pemadatan badan jalan juga dipertanyakan. Material tanah timbunan tampak gembur, berlumpur, dan meninggalkan jejak alur roda kendaraan yang dalam. Bahkan, tumpahan material tanah galian dan timbunan dibiarkan meluber menimbun pangkal pohon kelapa sawit milik warga di sisi bawah lereng tanpa struktur pengaman kaki timbunan. Tuturnya
Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pun tampak diabaikan. Tidak terlihat adanya rambu peringatan bahaya longsor maupun pembatas pengaman di titik-titik rawan, sementara papan informasi proyek justru ditemukan tergeletak begitu saja di tanah.
Atas kondisi tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan didesak untuk segera turun tangan mengevaluasi menyeluruh kinerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DPUTR Konsel, kontraktor pelaksana CV. Tata Buana Perkasa, serta konsultan pengawas CV. Tangga Bante Konsultan.
PPK DPUTR Konsel diminta memperketat pengendalian kontrak dan tidak gegabah menyetujui pencairan anggaran apabila mutu pekerjaan tanah, pemadatan, pengendalian erosi, dan penerapan K3 di lapangan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Tutup Indra
Bagaimana Reaksi Anda?
Suka
0
Tidak Suka
0
Cinta
0
Lucu
0
Wow
0
Sedih
0
Marah
0